Keberatan dalam kepabeanan timbul sebagai akibat adanya perbedaan pandangan antara pelaku usaha dan otoritas Bea dan Cukai terhadap suatu penetapan kepabeanan. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan fakta transaksi maupun penerapan ketentuan hukum yang berdampak langsung pada kewajiban kepabeanan.
Salah satu penyebab utama timbulnya keberatan adalah perbedaan penafsiran terhadap klasifikasi barang. Penentuan klasifikasi memiliki pengaruh besar terhadap tarif bea masuk dan kewajiban lainnya. Ketika importir atau eksportir menilai bahwa klasifikasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan karakteristik barang maka keberatan menjadi sarana untuk mengoreksi penetapan tersebut.
Keberatan juga sering timbul akibat perbedaan penilaian nilai pabean. Penetapan nilai pabean yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dapat meningkatkan beban keuangan pelaku usaha. Dalam kondisi ini keberatan diajukan untuk menegaskan bahwa nilai yang digunakan seharusnya mencerminkan nilai transaksi yang wajar dan dapat dibuktikan.
Faktor lain yang memicu keberatan adalah penerapan ketentuan larangan dan pembatasan. Ketidaksepakatan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan atau dokumen teknis sering menimbulkan sengketa administratif. Pelaku usaha mengajukan keberatan apabila meyakini bahwa ketentuan tersebut telah dipenuhi atau tidak relevan dengan barang yang diimpor atau diekspor.
Keberatan juga dapat muncul akibat adanya temuan dalam pemeriksaan kepabeanan. Hasil pemeriksaan dokumen atau fisik barang terkadang menghasilkan koreksi yang dianggap tidak proporsional atau tidak didukung oleh fakta yang cukup. Keberatan menjadi mekanisme untuk menantang temuan tersebut secara hukum.
Selain itu keberatan timbul sebagai bagian dari upaya perlindungan hak pelaku usaha. Sistem kepabeanan memberikan ruang bagi importir dan eksportir untuk menyampaikan pendapat dan pembelaan atas penetapan yang dinilai merugikan. Keberatan mencerminkan prinsip keadilan prosedural dan hak untuk didengar dalam administrasi negara.
Dengan demikian keberatan dalam kepabeanan bukanlah bentuk ketidakpatuhan melainkan mekanisme hukum yang sah. Keberatan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penetapan administratif sekaligus menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak pelaku usaha dalam perdagangan internasional.
